PULNEW.COM, MEDAN - Dua pelajar asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang diduga keracunan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG, akhirnya dirujuk ke Jakarta. Pemindahan dilakukan pada Sabtu, 12 September 2026 melalui Bandara Kualanamu, Deli Serdang.
Kedua siswa yang dipindahkan adalah Agnesia dan Febiola. Keputusan merujuk ke Jakarta diambil setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung memantau penanganan korban di lapangan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membenarkan pemindahan tersebut. Menurutnya, secara medis dokter di Medan sudah mampu menangani. Namun permintaan khusus datang dari Wapres agar proses pemulihan bisa dipantau langsung dari pusat.
"Kemarin kunjungan Bapak Wakil Presiden menyampaikan terhadap penanganan pasien langsung di monitor langsung Bapak Wapres. Jadi anak yang memang memiliki indikasi medis dan trauma nya lebih tinggi dari teman yang lain langsung dibawa ke Jakarta," ujar Bobby di Bandara Kualanamu, Sabtu 12/9/2026.
Bobby menambahkan, pemulihan yang dilakukan di Jakarta tidak hanya menyasar aspek fisik. Tim medis juga akan fokus pada pemulihan psikologis dan mental kedua korban. Sebab dampak keracunan massal tidak hanya dirasakan pada tubuh.
"Kemarin sudah saya sampaikan tim dokter sudah sepakat yang perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medis tapi adalah mentalnya dan psikis," ungkap Bobby.
Kasus ini bermula pada Kamis, 13 Agustus 2026. Sebanyak 353 siswa dari 5 sekolah di Kabupaten Karo dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Data dari Dinas Kesehatan Sumut menyebut 5 sekolah itu terdiri dari 3 SMA Negeri dan 2 SMP Swasta.
Hingga hampir satu bulan pasca kejadian, 24 siswa masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara ratusan lainnya sudah diperbolehkan pulang.
Kondisi Febiola Paling Parah, Sempat Alami Gangguan Ingatan
Dari seluruh korban, kondisi Febiola menjadi sorotan. Siswi tersebut harus dirawat inap selama lebih dari tiga minggu di beberapa rumah sakit. Proses pemulihannya berjalan lama karena dampak yang dirasakan cukup berat.Berdasarkan keterangan pihak keluarga dan tenaga medis, Febiola sempat mengalami penurunan kondisi yang serius. Salah satu dampak yang diduga muncul adalah gangguan pada daya ingat. Hal ini membuat tim dokter memutuskan perlu penanganan lanjutan di fasilitas kesehatan rujukan nasional di Jakarta.
Kasus keracunan massal di Karo ini bukan satu-satunya. Data Badan Gizi Nasional atau BGN mencatat dalam beberapa bulan terakhir sejumlah daerah juga melaporkan kejadian serupa. Di Pati, Jawa Tengah, ratusan anak dilaporkan keracunan MBG dan sebagian masih dirawat. Di Sidoarjo dan Rembang, jumlah korban juga mencapai ratusan orang.
Menanggapi rentetan kejadian, BGN memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan para korban. Lembaga itu juga menyatakan akan mengevaluasi total rantai distribusi makanan, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga ke sekolah.
Proses hukum terkait kasus Karo juga mulai berjalan. Kepolisian Resor Tanah Karo telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan unsur tindak pidana dalam distribusi makanan MBG yang menyebabkan 353 siswa terdampak.
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, sebelumnya menilai SPPG yang terbukti lalai dalam standar keamanan pangan bisa diproses secara hukum. "Kalau ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka kontraknya harus diputus dan bisa diproses pidana," ujarnya dalam sebuah diskusi publik.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan. Dinas Kesehatan Sumut menyebut akan melakukan monitoring dan evaluasi ke setiap SPPG sebulan sekali. Tujuannya agar standar kebersihan dan mutu gizi benar-benar dijalankan.
Wapres Gibran Turun Tangan, Evaluasi MBG Minta Diprioritaskan
Kunjungan Wapres Gibran ke Sumatera Utara menjadi titik balik penanganan kasus Karo. Selain meninjau korban di rumah sakit, Gibran meminta agar kasus ini tidak berhenti pada pengobatan saja.Orang nomor dua di Indonesia itu menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia juga meminta edukasi terkait keamanan pangan ditingkatkan, terutama bagi pengelola SPPG di daerah.
Permintaan rujukan ke Jakarta untuk Agnesia dan Febiola adalah bentuk komitmen pemerintah pusat. Dengan dipantau langsung, diharapkan proses pemulihan bisa lebih cepat dan terukur.
Program MBG sendiri merupakan program prioritas pemerintah untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Tujuannya menekan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar. Namun serangkaian kasus keracunan membuat publik mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan SDM di lapangan.
Di Karo, suasana sekolah pasca kejadian masih terasa. Beberapa orang tua mengaku khawatir melepas anaknya mengikuti program MBG. Mereka meminta jaminan bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman dan higienis.
Badan Gizi Nasional berjanji akan mengganti skema pengelolaan di sejumlah titik. Salah satu opsi yang mengemuka adalah mengalihkan pengelolaan SPPG ke desa agar pengawasan lebih dekat dan transparan. Ide ini sebelumnya juga disampaikan Mahfud MD.
Sementara itu, total korban keracunan MBG di Pati kini mencapai 424 orang. Status Kejadian Luar Biasa atau KLB masih berlaku di wilayah tersebut. Pemerintah daerah bersama BGN terus melakukan pendataan dan penanganan.
Di tengah polemik, pemerintah tetap menyatakan komitmen melanjutkan program MBG. Namun dengan catatan, perbaikan tata kelola, pengawasan, dan edukasi harus jadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurut pantauan PULNEW.COM, kasus Karo menunjukkan bahwa program sebesar MBG tidak bisa hanya mengandalkan kuantitas. Kualitas, kebersihan, dan SDM pengelola adalah kunci. Ketika 353 anak menjadi korban, maka kepercayaan publik terhadap program ini juga ikut terguncang.
Langkah merujuk Agnesia dan Febiola ke Jakarta adalah keputusan tepat. Ini bukan hanya soal pengobatan, tapi juga sinyal politik bahwa negara hadir dan bertanggung jawab penuh. Pemulihan mental juga penting, karena trauma pada anak bisa berdampak panjang pada tumbuh kembangnya.
Evaluasi MBG harus dilakukan menyeluruh dan cepat. BGN perlu memutus kontrak SPPG yang lalai, memperketat SOP, dan melibatkan pengawasan lintas sektor. Jangan sampai niat baik untuk menguatkan gizi generasi bangsa justru menimbulkan korban baru. Karena masa depan anak-anak Indonesia tidak bisa dikompromikan.