PULNEW.COM - MEDAN - Sepuluh provinsi di Pulau Sumatera sepakat untuk bersatu. Para kepala daerah sepakat memperkuat kerja sama ekonomi kawasan agar Pulau Sumatera memiliki daya saing di level global.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi inisiator pertemuan tersebut. Ia mengajukan empat skema strategis untuk menyatukan potensi ekonomi Sumatera yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Empat usulan itu disampaikan Bobby dalam Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau PTM IMT-GT ke-32 yang digelar di Kota Medan, Rabu, 9 September 2026. Forum ini dihadiri langsung para gubernur atau perwakilan dari seluruh provinsi di Sumatera.
Menurut Bobby, tantangan utama Sumatera saat ini bukan lagi soal ketersediaan potensi. Pulau ini sudah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. PR terbesarnya adalah menghubungkan seluruh potensi itu.
"Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatera. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia," ujar Bobby dalam pertemuan di Hotel JW Marriott, Medan.
Pernyataan Bobby itu didukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito mengatakan pemerintah pusat mendukung penuh konsep kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan. Ia menilai Sumatera memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan 21 persen penduduk Indonesia.
"Jadi besar potensinya. Belum lagi posisi geografis Sumatera yang ada di Selat Malaka dan Samudera Hindia," kata Tito.
4 Skema Bobby: Dari Hilirisasi Sawit hingga BUMD Gabungan
Skema pertama yang diusulkan adalah mengintegrasikan rantai nilai komoditas unggulan. Bobby mencontohkan Sumatera Utara yang saat ini mampu menghasilkan sekitar 120 produk turunan dari kelapa sawit. Ia menilai jumlah itu masih bisa diperluas jika seluruh provinsi bersinergi melakukan hilirisasi.Dengan integrasi rantai nilai, komoditas basis produksi bisa naik kelas menjadi basis industri. Hal ini diharapkan menekan impor produk turunan dan meningkatkan ekspor bernilai tambah. Petani juga diuntungkan karena harga TBS tidak lagi anjlok saat panen raya.
Skema kedua adalah membangun kawasan dan jalur logistik terintegrasi antarprovinsi. Bobby menyebut biaya logistik berkontribusi sekitar 30 persen terhadap harga komoditas di Sumatera. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Untuk menekan angka itu, ia mengusulkan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan sentra produksi dengan karakteristik serupa, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hasil bumi dari berbagai wilayah nantinya dapat dikumpulkan di satu titik untuk diekspor melalui jalur internasional.
Bobby menyoroti posisi strategis Selat Malaka dan Samudra Hindia yang bisa dimanfaatkan untuk menembus pasar Tiongkok dan India dengan waktu tempuh lebih efisien. Jika terealisasi, Medan bisa menjadi hub logistik baru di Asia Tenggara.
Skema ketiga fokus pada pembiayaan proyek kawasan. Bobby menilai banyak kerja sama selama ini berhenti di wacana karena tidak ada mekanisme konkret. Karena itu ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah gabungan lintas provinsi se-Sumatera.
Konsep BUMD gabungan ini disebut mirip Danantara di tingkat nasional. Selain itu, Bobby juga mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah. Sebanyak delapan Bank Pembangunan Daerah milik 10 provinsi di Sumatera diminta bersinergi membiayai proyek strategis kawasan.
Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat agribisnis melalui dukungan program swasembada pangan nasional. Sebagai contoh, Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga atau buffer stock pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan pelabuhan.
"Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah," jelas Bobby.
Kontribusi Sumatera 22,08% ke PDB Nasional, Tapi Masih Jual Bahan Mentah
Usulan empat skema itu didasarkan pada data ekonomi Sumatera yang sangat besar. Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatera menyumbang 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional atau setara Rp1.361 triliun. Angka itu naik pada semester I 2026 menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.Dari sisi kependudukan, Sumatera menampung 21,9 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sisi komoditas, dominasi Sumatera terhadap produksi nasional juga sangat tinggi.
Data yang dipaparkan Bobby menunjukkan karet Sumatera menyumbang sekitar 75 persen produksi nasional. Untuk kopi angkanya 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen. Komoditas kelapa dan tebu masing-masing di atas 30 persen. Kakao serta hasil laut dan perikanan juga di atas 20 persen.
Meski demikian, Bobby menilai kontribusi PDRB 22,08 persen itu masih bisa didongkrak. Saat ini perekonomian Sumatera masih banyak bertumpu pada sektor produksi bahan mentah. Pergeseran ke sektor industri pengolahan dinilai masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Pertemuan IMT-GT ke-32 di Medan ini menjadi momentum awal. Jika empat skema berjalan, maka Sumatera tidak hanya menjadi lumbung komoditas, tetapi juga pusat industri, logistik, dan pangan yang terintegrasi.
Menurut pantauan PULNEW.COM, inisiatif Gubernur Bobby Nasution mengumpulkan 10 kepala daerah Sumatera adalah langkah yang tepat sasaran dan sudah lama dinanti. Selama ini masing-masing provinsi berjalan sendiri-sendiri meski memiliki komoditas yang sama. Akibatnya harga jual di tingkat petani tertekan dan nilai tambah lari ke luar daerah.
Dengan integrasi rantai nilai dan logistik, biaya distribusi bisa ditekan hingga 30%. Ini artinya harga jual petani akan lebih baik dan daya saing ekspor akan naik.
Namun tantangan terbesar ada pada eksekusi. Usulan BUMD gabungan dan sindikasi BPD harus segera dibentuk dalam bentuk badan hukum dan punya anggaran. Jangan sampai ini hanya jadi wacana seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Jika Medan berhasil menjadi simpul logistik dan industri baru di Selat Malaka, maka mimpi menjadikan Sumatera sebagai "kekuatan ekonomi kawasan" bukan lagi utopis. Ini adalah target yang realistis dalam 5 tahun ke depan, asal ada komitmen politik dan dana yang jelas.