PULNEW.COM - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengeluarkan pernyataan tegas dan keras menyusul insiden keracunan massal yang melanda para pelajar di sebuah pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam evaluasi terbuka yang diunggah melalui akun Instagram resminya pada Rabu 3 September 2026, Sudaryono secara blak-blakan menyebut bahwa musibah kesehatan yang menimpa para santri tersebut bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan murni akibat kelalaian yang disengaja dalam rantai operasional program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Pernyataan ini sekaligus menandai babak baru penegakan disiplin yang sangat ketat di lingkungan BGN terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah.
Program MBG yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak sekolah serta santri di seluruh penjuru tanah air. Namun, insiden di Sidoarjo menjadi alarm keras bagi manajemen tata kelola pangan massal.
Berdasarkan data dan temuan di lapangan yang direkapitulasi secara intensif oleh pihak BGN, kasus keracunan ini tidak hanya berdampak pada siswa yang sempat dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi juga mendorong tim terkait untuk menyisir para penerima manfaat lain yang barangkali memilih beristirahat di rumah namun tetap mengalami gejala serupa. Pemantauan komprehensif ini dilakukan demi memastikan keselamatan seluruh warga sekolah tanpa terkecuali.
Pelanggaran SOP dan Ancaman Pidana di Balik Keracunan
Berdasarkan penelusuran mendalam yang merujuk pada sistem pengawasan internal atau Radar MBG, ditemukan fakta mencengangkan mengenai carut-marut administrasi di tingkat dapur.Ahli gizi serta kepala dapur terbukti mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP dasar, salah satunya dengan tidak memberikan label pada setiap wadah makanan atau ompreng secara individual. Alih-alih melabeli setiap unit wadah, petugas hanya menyematkan satu lembar label untuk satu Penanggung Jawab Internal atau PIC yang membawahi ratusan porsi sekaligus.
Sebagai contoh, pengiriman 400 porsi makanan hanya diberikan satu label universal, yang tentu saja mengaburkan kejelasan waktu kelayakan konsumsi makanan tersebut.
Lebih lanjut, Sudaryono memaparkan kronologi waktu yang menjadi akar masalah utama insiden ini. Berdasarkan catatan operasional, makanan matang pada pukul 05.00 pagi seharusnya dikonsumsi paling lambat pukul 09.00 pagi. Akan tetapi, pada label yang tertera, waktu pelaporan ditulis pukul 08.00 dan batas konsumsi dipatok maksimal pukul 10.00.
Ironisnya, kenyataan di lapangan jauh panggang dari api. Ompreng makanan tersebut justru baru dikirimkan ke sekolah pada pukul 11.30 hingga 11.40 siang, dan baru disantap oleh para siswa di atas pukul 12.00. Keterlambatan distribusi yang mencapai lebih dari empat jam dari waktu kematangan inilah yang memicu kontaminasi bakteri serta gangguan kesehatan massal.
Menyikapi temuan ini, Sudaryono menegaskan bahwa sanksi yang diberikan tidak akan berhenti pada pencopotan atau pemecatan administratif semata. Apabila hasil investigasi mendalam mengindikasikan adanya unsur kelalaian berat yang bergeser ke ranah hukum pidana, pihak BGN memastikan tidak akan memberikan toleransi atau bantuan hukum apa pun kepada pihak yang bertanggung jawab.
Instruksi Baru: Label Wajib dan Aturan 4 Jam
Sebagai langkah mitigasi preventif agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang, Kepala BGN secara resmi mengeluarkan instruksi wajib yang langsung berlaku hari ini.*Pertama*, setiap ompreng makanan kini dipersyaratkan memiliki label individual yang ditulis secara manual menggunakan spidol pada kertas penutupnya, memuat informasi waktu masak dan batas konsumsi secara akurat dan transparan.
Aturan ini bersifat mutlak: jika makanan matang pukul 05.00, maka harus dikonsumsi sebelum pukul 09.00. Fleksibilitas waktu masak harus disesuaikan secara presisi dengan jadwal distribusi dan jam makan di sekolah tujuan.
*Kedua*, manajemen armada pengangkut makanan juga mendapat sorotan tajam. Mobil pengantar MBG diwajibkan tiba di sekolah jauh sebelum batas waktu konsumsi berakhir. Misalnya jika batas makan pukul 10.00 pagi, maka kendaraan distribusi harus sudah berada di lokasi paling lambat pukul 09.30 untuk memastikan makanan segera disantap atau langsung ditarik kembali ke dapur jika melebihi batas toleransi.
Statistik dari Kemenkes menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus keracunan pangan terjadi akibat konsumsi makanan yang melewati batas aman empat jam setelah matang. Oleh karena itu, kapasitas dapur harus disesuaikan secara rasional dengan kemampuan distribusi riil di lapangan.
Di akhir arahannya, Sudaryono tetap menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran SPPG, kepala dapur, korcam, karek, korwil, hingga KPPG yang selama ini telah bekerja secara optimal. Ia berpesan agar kinerja positif tersebut tidak tercoreng oleh kelalaian oknum di wilayah lain.
Menurut pantauan PULNEW.COM, langkah tegas dan tidak kompromi yang diambil oleh Kepala Badan Gizi Nasional ini mencerminkan urgensi reformasi pengawasan kualitas dalam program strategis nasional.
Pertama, keselamatan jiwa anak-anak dan santri harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada ruang bagi kompromi terhadap penyimpangan SOP.
Kedua, aturan 4 jam dan label manual adalah hal mendasar yang seharusnya sudah diterapkan dari awal. Ini menunjukkan lemahnya pelatihan di tingkat dapur.
Ketiga, ancaman sanksi pidana adalah kartu truf BGN. Jika benar-benar dijalankan, maka pengelola SPPG akan berpikir 10 kali sebelum main-main dengan standar keamanan pangan.