PULNEW.COM - JAKARTA - Era pembagian bantuan sosial dengan amplop dan antrean di kantor pos akan segera berakhir. Pemerintah memutuskan untuk melakukan migrasi total sistem penyaluran bansos dari tunai menjadi nontunai atau cashless.
Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis 10 September 2026. Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam skema baru ini, seluruh dana bantuan untuk masyarakat miskin tidak akan lagi dibagikan secara fisik. Sebagai gantinya, dana akan ditransfer langsung ke rekening perbankan milik penerima.
BRI dan BSI Jadi Bank Penyalur Tunggal, Target 50 Juta Rekening Baru
Untuk menjalankan program masif ini, pemerintah hanya menunjuk dua bank milik negara sebagai penyalur tunggal. Kedua bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI.Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Menurut Luhut, pemilihan BRI dan BSI bertujuan agar pengawasan terhadap aliran dana bansos bisa dilakukan secara terpusat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan terbuka, tapi tadi juga kita sepakat tidak ada lagi nanti cash, jadi semua cashless transaction ya," ujar Luhut dalam pernyataannya.
Pemerintah menargetkan akan ada 50 juta rekening baru yang dibuka khusus untuk para penerima bantuan. Angka 50 juta itu merujuk pada data masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 5 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Desil 1 sampai 5 ini mewakili kelompok 50% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pemutakhiran data tersebut agar penyalurannya tidak lagi meleset.
Luhut secara blak-blakan mengakui adanya persoalan penyelewengan sasaran selama ini. Ia menyebut sekitar 50 persen dari total penerima bansos saat ini masih "off target" atau tidak tepat sasaran.
"Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib, karena selama ini banyak sekali tadi 50 persen itu off target," tegasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran rekening fisik kepada para penerima pada kuartal I 2027. Sementara sepanjang tahun 2026 ini akan difokuskan untuk merampungkan perbaikan data terlebih dahulu.
Menariknya, dalam proses perbaikan data ini pemerintah akan melibatkan teknologi Kecerdasan Buatan atau AI. Menteri Sosial bersama tim ahli disebut sedang bekerja untuk membuat sistem pemetaan kemiskinan yang lebih akurat.
"Ya perbaikan desil bertahap, Profesor Arief dengan Ibu Rini sedang bekerja mengenai itu dan saya kira ya bertahap seperti katakan ini bukan sulap, tapi kita sudah tahu arahnya kemana dan kita punya partner baru yaitu AI," jelas Luhut.
Presiden Republik Indonesia disebut telah menyetujui penuh skema transformasi ini. Pemerintah berkomitmen untuk memulai program dengan menggunakan "real number" atau data riil hasil verifikasi, bukan lagi menggunakan data estimasi.
Cegah Korupsi Hingga Judi Online, Dana Bansos Akan Diawasi Ketat
Selain alasan efisiensi, penghapusan bansos tunai juga didorong oleh upaya pemberantasan korupsi. Dengan sistem yang terhubung langsung ke rekening bank, setiap aliran dana akan memiliki jejak digital yang bisa diaudit kapan saja."Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi, jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok ya duitnya nggak bisa lagi (korupsi) dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya," kata Luhut.
Pemerintah juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana bantuan untuk kegiatan ilegal, seperti judi online atau "judol". Untuk itu, Gubernur Bank Indonesia turut dilibatkan dalam merumuskan skema pengawasan transaksi.
"Ya itu sekaligus masuk tadi ada dari Gubernur BI. Jadi ya idenya Presiden saya kira udah bagus (lewat rekening). Sekaligus main dan itu akan mengurangi korupsi lagi, tapi kita waspadai jangan sampai jadi judol, makanya uang-uang, dana nanti itu akan target pada ibu-ibu," pungkas Luhut.
Dengan sistem baru ini, penerima bansos tidak perlu lagi repot antre. Dana akan masuk otomatis ke rekening BRI atau BSI mereka. Pemerintah berharap langkah ini bisa memangkas biaya distribusi dan memastikan 100% dana sampai ke penerima.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari program inklusi keuangan nasional. Artinya, 50 juta warga miskin akan "dipaksa" masuk ke sistem perbankan formal untuk pertama kalinya. Ini diharapkan bisa membuka akses mereka terhadap layanan keuangan lain di masa depan.
Untuk mendukung transisi ini, Kemensos telah menyediakan aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi itu, masyarakat bisa mengecek status dan desil mereka hanya dengan memasukkan NIK KTP.
Namun perlu digarisbawahi, terdaftar di DTSEN belum menjamin seseorang otomatis menjadi penerima bansos. Seleksi final akan tetap dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data dan verifikasi menggunakan AI.
Menurut pantauan PULNEW.COM, keputusan untuk menghapus bansos tunai merupakan langkah berani yang berpotensi mengubah wajah penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Sisi positifnya jelas. Transparansi anggaran akan meningkat tajam dan celah kebocoran dana bisa ditekan seminimal mungkin karena semua transaksi terekam di sistem perbankan.
Namun di sisi lain, tantangan implementasinya tidak ringan. Tantangan terbesar ada pada dua hal. Pertama, literasi digital 50 juta penerima baru. Banyak dari mereka yang belum pernah memegang ATM atau menggunakan mobile banking. Edukasi masif harus dilakukan agar dana tidak mengendap atau justru disalahgunakan.
Kedua, pemerataan akses infrastruktur bank di wilayah 3T. Tidak semua desa memiliki agen BRI Link atau kantor BSI. Jika ini tidak diantisipasi, bisa-bisa penerima justru kesulitan mencairkan bantuannya.
Jika kedua tantangan ini berhasil dijawab, maka skema rekening tunggal ini bisa menjadi fondasi "data tunggal kesejahteraan" yang selama ini diimpikan. Data 50 juta rekening itu nantinya bisa dipakai untuk program lain seperti subsidi listrik, BPJS, hingga pelatihan vokasi. Ini bukan sekadar bansos, tapi gerbang masuk masyarakat miskin ke ekosistem ekonomi formal.