PULNEW.COM - CILACAP - Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite masih menggantung. PT Pertamina Patra Niaga mengaku belum bisa bergerak sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, di sela acara Temu Media Nasional Pertamina Media Xpose di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 10 September 2026.
Salah satu opsi yang paling kuat saat ini adalah membatasi akses Pertalite untuk kelompok masyarakat kaya. Yakni mereka yang masuk dalam kategori desil 9 dan desil 10 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Wacana ini sebelumnya sudah dilempar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat rapat kerja dengan DPR.
Pertamina Patuh 100%, Tapi Mekanisme Masih Dikaji
Roberth menegaskan Pertamina akan menjalankan aturan apapun yang ditetapkan pemerintah. Namun untuk teknis di lapangan, pihaknya belum bisa menjelaskan detail.“Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah,” ujar Roberth.
Ia menyebut Pertamina Patra Niaga akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait setelah aturan resmi keluar. Pembahasannya mencakup sistem verifikasi di SPBU, integrasi data, hingga strategi sosialisasi ke masyarakat.
Menurutnya, inti dari kebijakan ini adalah memastikan subsidi tepat sasaran. Roberth mengulang bahwa BBM subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima subsidi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, bagi masyarakat yang dianggap mampu, pemerintah bisa mengarahkan mereka untuk menggunakan BBM nonsubsidi atau energi lain.
“Sehingga apakah itu kemudian desil, apakah itu kemudian ada mekanisme yang lain, selama semangatnya adalah bahwa masyarakat yang dianggap mampu itu diarahkan, diajak, diimbau untuk menggunakan BBM non subsidi atau energi non subsidi,” tegas Roberth.
Wacana ini sebenarnya bukan baru. Sebelumnya Pertamina juga pernah mengusulkan penertiban motor dengan tangki besar agar tidak mengisi Pertalite. Namun untuk skema berbasis desil, Pertamina mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah.
Kunci Ada di Data DTSEN, Kapan Aturan Diterapkan?
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut opsi pembatasan berbasis desil 9-10 masih dalam tahap pembahasan. Hal itu ia sampaikan usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026.Bahlil menekankan pemerintah tidak mau gegabah. Validitas data adalah kunci utama agar kebijakan tidak salah sasaran.
"Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami," ujar Bahlil.
Saat ini pemerintah tengah membenahi DTSEN. Basis data tunggal inilah yang nantinya akan dipakai untuk memfilter siapa saja yang masuk desil 9 dan 10 dan tidak boleh beli Pertalite.
Tujuan akhirnya jelas: menekan beban APBN. Subsidi energi setiap tahun menghabiskan ratusan triliun rupiah. Dengan pembatasan, kuota Pertalite diharapkan bisa dihemat dan dialihkan untuk bantuan langsung ke desil 1-4.
Langkah ini juga sinkron dengan program lain. Sebelumnya Menko Pangan menyebut desil 1-4 akan dapat bantuan beras 30 kg yang dirapel. Artinya pemerintah mulai memisahkan secara tegas antara kelompok penerima bantuan dan kelompok yang diarahkan ke produk nonsubsidi.
Jika skema ini diterapkan, maka lebih dari 7.000 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia harus punya sistem. Opsi yang dibahas adalah pengecekan NIK KTP saat transaksi Pertalite.
Sampai saat ini belum ada tanggal pasti. Roberth hanya mengulang, “Sampai saat ini kita masih nunggu ya, masih nunggu.”
Menurut pantauan PULNEW.COM, kebijakan pembatasan Pertalite berbasis desil adalah langkah yang logis dan sudah lama dinanti untuk menyelamatkan keuangan negara. Selama ini subsidi BBM dinikmati tidak hanya orang miskin, tapi juga pemilik mobil mewah. Itu jelas tidak adil.
Namun ada 2 tantangan besar yang harus dijawab pemerintah. Pertama, akurasi data DTSEN. Kalau data meleset 1% saja, bisa menimbulkan kegaduhan. Bayangkan orang miskin ditolak beli Pertalite karena salah masuk desil 9.
Kedua, kesiapan teknologi dan SDM di SPBU. Apakah petugas SPBU siap cek KTP 1 per 1 saat jam sibuk? Apakah sistem online tidak error? Tanpa persiapan matang, kebijakan ini berpotensi menimbulkan antrean panjang dan keributan di lapangan.
Karena itu pemerintah wajib menyiapkan 3 hal: skema pengaduan yang cepat, masa transisi 3-6 bulan, dan edukasi masif. Jika 3 hal ini jalan, maka pembatasan Pertalite bisa benar-benar membuat subsidi lebih adil dan APBN lebih sehat.