PULNEW.COM - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru yang bakal mengubah wajah perbankan Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia diminta memiliki rekening di bank.
Untuk menjalankan perintah itu, pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI untuk mempersiapkan rekening secara massal bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 7 September 2026. Rapat tersebut membahas percepatan penyaluran bantuan sosial dan perluasan akses layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam rapat itu membenarkan adanya instruksi dari Presiden. Menurut Airlangga, langkah ini ditujukan agar distribusi program pemerintah, termasuk bantuan sosial, dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan tanpa perantara.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media usai rapat.
BRI dan BSI Ditunjuk Siapkan Rekening Massal Berbasis Dukcapil
Dalam skema yang dirancang pemerintah, BRI dan BSI akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan masyarakat yang tercatat di Dukcapil akan dipadankan dengan sistem perbankan nasional.Proses pemadanan data ini nantinya juga akan terintegrasi dengan sistem pembayaran pemerintah. Tujuannya agar setiap penyaluran bantuan langsung dapat masuk ke rekening penerima tanpa melalui perantara dan memotong jalur birokrasi.
Langkah menunjuk BRI dan BSI bukan tanpa alasan. BRI selama ini dikenal memiliki jaringan terluas hingga ke pelosok desa dan pengalaman panjang dalam menyalurkan bansos seperti PKH, BPNT, dan BLT. Jaringannya sampai ke agen BRILink di desa.
Sementara BSI ditunjuk untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan layanan perbankan syariah. Dengan begitu, inklusi keuangan tidak hanya konvensional tapi juga syariah.
Pemerintah menargetkan seluruh penduduk usia produktif sudah memiliki nomor rekening aktif dalam waktu dekat. Rekening tersebut nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari menerima gaji, bantuan pemerintah, hingga transaksi digital sehari-hari seperti bayar listrik dan BPJS.
Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan rasio inklusi keuangan. Berdasarkan data OJK per akhir 2025, rasio inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 85,10 persen. Artinya masih ada sekitar 15 persen penduduk atau 40 juta orang yang belum tersentuh layanan perbankan formal.
Pemadanan Data Dukcapil Jadi Kunci, Pakar Soroti Keamanan Data
Untuk mempercepat pembukaan rekening massal, pemerintah tidak akan meminta masyarakat datang satu per satu ke kantor bank. Sistem yang digunakan adalah pembukaan rekening secara kolektif berbasis data."Data kependudukan dari Dukcapil akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk sistem pembayaran," jelas Airlangga. Dengan mekanisme ini, masyarakat yang datanya sudah valid di Dukcapil secara otomatis bisa mendapatkan rekening.
Integrasi data ini juga diharapkan dapat meminimalisir kebocoran dalam penyaluran bansos. Selama ini permasalahan utama penyaluran bantuan adalah data ganda, data tidak valid, NIK dipakai orang lain, dan keterlambatan distribusi.
Pakar ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira, menilai kebijakan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, pembukaan rekening massal bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan mempermudah pemerintah menyalurkan bantuan.
Di sisi lain, pemerintah harus menjamin keamanan data pribadi masyarakat. "Yang paling penting adalah literasi keuangan dan perlindungan data. Jangan sampai setelah punya rekening, masyarakat justru menjadi korban penipuan atau pinjol ilegal," ujar Bhima saat dihubungi terpisah.
Sementara itu, ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menambahkan bahwa kesiapan infrastruktur IT perbankan juga menjadi tantangan. BRI dan BSI harus memastikan sistem mereka mampu menampung jutaan pembukaan rekening baru secara serentak tanpa gangguan.
Pemerintah sendiri menyatakan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini. Evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan untuk melihat sejauh mana target inklusi keuangan tercapai dan kendala apa yang muncul di lapangan.
Dengan adanya arahan Presiden Prabowo ini, diharapkan pada akhir 2026 tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki akses ke rekening bank. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan.
Menurut pantauan PULNEW.COM, instruksi Presiden untuk mewajibkan seluruh warga memiliki rekening merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi digital ekonomi Indonesia.
Penunjukan BRI dan BSI sebagai garda depan menunjukkan pemerintah ingin memanfaatkan kekuatan BUMN untuk mempercepat pemerataan akses keuangan sampai ke desa.
Namun tantangan terbesar ada pada dua hal. Pertama, memastikan data Dukcapil benar-benar akurat, tunggal, dan aman dari kebocoran. Jika data bocor, maka jutaan rekening baru bisa jadi sasaran penipuan.
Kedua, edukasi kepada masyarakat. Pemerintah harus memastikan rekening yang dibuka tidak hanya menjadi "rekening dorman" yang isinya kosong. Rekening harus benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, menabung, dan transaksi digital.
Jika dua hal ini berhasil dijaga, maka kebijakan ini berpotensi menjadi tonggak baru dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, menekan ketimpangan, dan mempercepat penyaluran bansos tepat sasaran di era pemerintahan Prabowo.