PULNEW.COM - JAKARTA - Harga minyak mentah dunia kembali bikin APBN kegerahan. Pada perdagangan Kamis 10 September 2026, harga minyak global menembus US$108 per barel. Lonjakan ini adalah yang tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.
Di tengah tekanan itu, pemerintah memilih sikap berbeda. Hingga Jumat 11 September 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Keputusan itu diambil langsung berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut dirinya intens berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memantau situasi.
"Saya selalu berkoordinasi terus dengan menteri keuangan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, selalu melakukan dan mengikuti secara saksama terhadap berbagai dinamika perkembangan global. Khususnya menyangkut dengan harga minyak dunia yang tidak menentu. Tetapi pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Subsidi Membengkak, Tapi Daya Beli No.1
Bahlil tidak menampik bahwa keputusan ini berat untuk keuangan negara. Dengan harga minyak US$108, maka kompensasi ke Pertamina dan beban subsidi dipastikan akan bertambah besar."Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah. Tetapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting sekalipun dengan berbagai macam hal-hal yang sudah kita lakukan," katanya.
Sikap ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Menteri Keuangan Purbaya juga kompak mendukung. Artinya ada satu suara di kabinet: lindungi masyarakat dulu.
Pemerintah menilai, jika harga BBM subsidi dinaikkan mengikuti harga global, dampaknya akan berantai. Harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Inflasi bisa tidak terkendali. Kelompok menengah ke bawah akan paling terpukul.
Guna meredam gejolak subsidi energi dipakai sebagai tameng. Meski APBN harus menanggung lebih berat, stabilitas sosial dan ekonomi dinilai lebih penting.
Langkah ini diambil saat dunia sedang tidak menentu. Tensi geopolitik di Timur Tengah dan berkurangnya pasokan dari produsen besar membuat harga Brent dan WTI ikut terdongkrak.
Analis menilai ini adalah pilihan politik yang berisiko. Beban APBN 2026 bisa jebol jika harga US$100+ bertahan lama. Namun jika harga dinaikkan, risiko demo dan penurunan daya beli juga nyata.
Saat ini Pertamina masih jadi ujung tombak penyalur BBM subsidi. Ke depan, pemerintah juga tengah mengkaji pembatasan Pertalite berbasis desil agar subsidi tidak dinikmati orang kaya.
ICP Masih di US$85 - US$90, Pemerintah Hitung Skenario Terburuk
Meski harga spot sudah tembus US$108, Bahlil menyebut rata-rata sepanjang tahun masih aman. Acuan pemerintah adalah Indonesian Crude Price atau ICP.
"Sekalipun sekarang sudah menjadi 106 sampai 108 dolar per barel, tapi rata-rata ICP dari Januari sampai dengan bulan September sekarang itu kurang lebih di angka sekitar 85 sampai 90. Jadi masih, overall masih oke, ya," katanya.
Angka US$85 - US$90 itu masih sesuai dengan asumsi APBN 2026. ICP ini penting karena jadi dasar perhitungan lifting minyak dan penerimaan negara.
Namun pemerintah tidak lengah. Tim Pemantau Harga terus menghitung dampak jika harga US$100+ bertahan sampai Desember. Jika iya, maka opsi APBN Perubahan harus disiapkan.
Untuk mengantisipasi panic buying, Pertamina juga sudah memastikan stok BBM nasional aman. Antrean di SPBU Makassar beberapa hari lalu disebut karena masalah distribusi, bukan kelangkaan.
Pemerintah berharap harga global segera turun. Tapi jika tidak, maka efisiensi dan pengalihan subsidi ke kelompok yang benar-benar butuh akan jadi opsi utama.
Menurut pantauan PULNEW.COM, keputusan menahan harga BBM di level US$108 per barel adalah langkah populis yang berani. Di tengah tekanan ekonomi global, arahan Presiden Prabowo untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah patut diapresiasi. Ini menunjukkan negara hadir saat rakyat paling butuh.
Namun di sisi fiskal, risikonya tidak kecil. Setiap kenaikan US$10 harga minyak bisa menambah beban subsidi puluhan triliun. Jika tren ini berlanjut 3-4 bulan, maka APBN akan terkuras.
Karena itu pemerintah harus punya 2 skenario. Skenario pertama: harga turun, subsidi masih bisa ditahan. Skenario kedua: harga bertahan tinggi, maka reformasi subsidi wajib dipercepat. Mulai dari pembatasan Pertalite berbasis desil hingga konversi ke energi lain.
Tanpa reformasi yang jelas, beban subsidi akan terus menggerus anggaran sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.