PULNEW.COM - JAKARTA - Pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang fantastis untuk tahun 2027. Dari hanya Rp22 miliar di APBN 2026, alokasi untuk lembaga yang dipimpin Muhammad Qodari itu naik menjadi Rp1,9 triliun.
Kenaikan sekitar 8.600% atau 77 kali lipat tersebut langsung menjadi sorotan di Komisi XIII DPR RI. Legislator meminta agar dana besar itu diimbangi dengan kinerja komunikasi publik yang terukur dan mampu mendongkrak persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
DPR Beri Catatan: Anggaran Besar Harus Ada Hasil Terukur
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, menjadi salah satu suara paling kritis. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara pada Senin 31 Agustus 2026, ia menyampaikan persetujuan dengan catatan keras.“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat seperti dikutip dari Laman DPR.
Sugiat menilai selama ini ada kesenjangan antara data kuantitatif pemerintah dengan persepsi publik. Ia mencontohkan sejumlah capaian yang menurutnya belum tersampaikan dengan baik. Seperti pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5%, konsumsi masyarakat yang terjaga, hingga realisasi investasi 2026 yang sudah tembus Rp1.000 triliun.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” kata dia.
Bahkan Sugiat menyentil langsung target yang harus dicapai Bakom. “Ini sudah kita kasih anggaran besar Rp1,9 triliun. Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegasnya.
Politisi Gerindra itu juga menyoroti kalahnya komunikasi pemerintah dengan narasi di luar. “Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik,” ujarnya.
Menurut Sugiat, persoalannya bukan hanya jumlah program, tapi seberapa jauh hasil program itu diketahui dan dipahami masyarakat. Ia mengaku prihatin dengan penilaian masyarakat. “Kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus, tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua,” ujarnya.
Fokus Bakom 2027: Perluas Komunikasi dan Jaga Citra Pemerintah
Dalam dokumen RAPBN 2027, kenaikan anggaran Bakom memang signifikan. Dari pagu Rp22 miliar di 2026, melonjak ke Rp1,9 triliun. Lonjakan ini menjadikan Bakom salah satu lembaga dengan kenaikan anggaran tertinggi di Kabinet Merah Putih.Tujuan utama kenaikan ini adalah untuk memperluas komunikasi program-program pemerintah. Salah satu sasarannya adalah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto, sesuai sorotan dalam rapat di Senayan.
Bakom sendiri merupakan lembaga baru setingkat kementerian yang bertugas sebagai corong komunikasi pemerintah pusat. Di era digital dan banjir hoaks, peran lembaga ini dinilai makin vital untuk melawan disinformasi dan membangun narasi tunggal kebijakan.
Namun DPR menekankan, efektivitas harus jadi prioritas utama. Dengan anggaran Rp1,9 triliun, publik berhak menuntut komunikasi pemerintah yang lebih objektif, mudah dipahami, kreatif, dan menjangkau hingga ke pelosok daerah, bukan hanya di Jakarta.
Di sisi lain, kementerian lain juga ramai-ramai mengajukan kenaikan anggaran 2027. Kementerian Komunikasi dan Digital misalnya, mengusulkan tambahan Rp3,23 triliun dari pagu Rp11,5 triliun untuk menjaga infrastruktur digital seperti Pusat Data Nasional.
Perbedaan mendasarnya, kenaikan anggaran Kemkomdigi lebih untuk belanja infrastruktur dan operasional teknis. Sementara Bakom difokuskan pada belanja komunikasi, kampanye publik, iklan layanan masyarakat, dan pengelolaan opini publik.
Menurut pantauan PULNEW.COM, kenaikan 77 kali lipat anggaran Bakom adalah taruhan besar pemerintah.
Pertama, ini menunjukkan keseriusan membangun komunikasi publik yang profesional di era Prabowo. Pemerintah sadar data bagus saja tidak cukup tanpa narasi yang sampai ke rakyat.
Kedua, publik dan DPR akan mengawasi ketat apakah dana triliunan itu benar-benar mengubah persepsi atau hanya habis untuk seremonial, buzzer, dan iklan. Transparansi penggunaan anggaran wajib dibuka.
Ketiga, keberhasilan Bakom bukan diukur dari banyaknya konten. Tolok ukurnya jelas seperti kata Sugiat: approval rating. Jika pada 2027 persepsi publik masih negatif, maka pertanyaan “ke mana uang Rp1,9 triliun itu” akan jadi bumerang politik yang besar.